Pembangunan Gorontalo, Gusnar Tegaskan Prioritas Pendidikan

GEBRAKNEWS, GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap menargetkan sejumlah capaian pembangunan Gorontalo pada 2027 meski proyeksi APBD berada di kisaran Rp1,2 triliun. Sasaran tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan sasaran itu dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026). Pemerintah akan mengarahkan anggaran pada program yang spesifik dan strategis.

Sasaran Pembangunan Gorontalo

Dalam RPJMD 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Pemerintah juga menetapkan sasaran penurunan tingkat kemiskinan menjadi 12,78 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,95 persen, serta IPM mencapai 74,1.

Gusnar menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target tersebut melalui program pembangunan tahun anggaran 2027. Ia sekaligus mengakui keterbatasan anggaran daerah.

“Rasanya dengan APBD yang Rp1,2 triliun kita harus mengharapkan angka yang besar untuk bisa mencapai APBD. Tetapi, kami optimis karena adanya program pembangunan spesifik dan strategis pada tahun anggaran 2027,” kata Gusnar

Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Untuk mendukung sasaran pembangunan Gorontalo, pemerintah akan memprioritaskan infrastruktur dan pendidikan. Program tersebut mencakup modernisasi pendidikan menengah kejuruan serta pengembangan permukiman.

Pemerintah juga menyiapkan prioritas pada sektor pertanian. Selain itu, hilirisasi peternakan dan perikanan masuk dalam program strategis tahun anggaran 2027.

Gusnar menjelaskan bahwa penurunan transfer ke daerah masih akan berlangsung pada 2027. Ia memaparkan perjalanan APBD dari Rp1,9 triliun pada 2024, Rp1,8 triliun pada 2025, dan Rp1,6 triliun pada 2026, menjadi proyeksi Rp1,2 triliun pada 2027.

Proyeksi pendapatan 2027 mencakup PAD sekitar Rp407 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp400 juta. Angka itu belum memperhitungkan potensi iuran pertambangan rakyat serta dana bagi hasil pertambangan.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk sektor pertambangan rakyat. Sejumlah wilayah pertambangan rakyat masih dalam proses pengusulan dan penyelesaian dokumen dengan pemerintah pusat.